Aktivis Tangsel Tuntut KPK Tangkap Ratu Atut Chosiyah
Sabtu, 27 Maret 2010, 14:51:37 WIB Laporan: Widya Victoria Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/03/27/90287/Aktivis-Tangsel-Tuntut-KPK-Tangkap-Ratu-Atut-Chosiyah
Jakarta, RMOL. Banyak kasus korupsi di Propinsi Banten dibiarkan mengendap begitu saja. Aparat hukum malah terkesan main mata dengan para koruptor.
"Lihat saja proses hukum Gubernur Banten (Ratu Atut Chosiyah), sampai sekarang tanpa kepastian yang jelas dari KPK," demikian papar koordinator Forum Aktivis Tangerang Selatan (FAT), Raditya Hidayat saat gelar aksi di depan kampus STIE Ahmad Dahlan, ciputat, Tangsel, Sabtu (27/3).
FAT yang mayoritas terdiri dari kalangan mahasiswa ini mencatat sejumlah dugaan kasus penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara yang disinyalir dilakukan Atut dan jajarannya. Beberapa diantaranya dalam pengadaan obat fiktif pada dinas kesehatan propinsi Banten dengan dana APBD senilai Rp 1,192 miliar, pembayaran pengadaan bangunan kantor penghubung propinsi Banten sebesar Rp 1 miliar, bantuan keuangan desa/kelurahan se–propinsi Banten sebesar Rp 46,5 miliar, termasuk bantuan sosial kepada partai politik sebesar Rp 1 miliar.
"Kami mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Ratu Atut Chosiyah, Kepala Dinas Kesehatan Djadja Buddy Suhardja, dan Kepala Dinas PU, M. Shaleh yang sekarang menjadi Walikota Tangerang Selatan dan Chery Wardana alias Wawan selaku mafia proyek tanpa alasan apapun," seru Raditya dalam pernyataan sikap FAT.
Massa dalam aksinya juga menuntut agar masyarakat Tangsel tidak percaya dengan segala apapun yang dilakukan oleh Atut karena telah jelas-jelas merugikan rakyat. Selain itu, FAT menyerukan kepada masyarakat Tangsel agar mewaspadai segala kebaikan Airin Rachmi Diany yang turut mencalonkan diri menjadi walikota Tangsel. [wid]
Pencurian APBD di Banten dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010
"Penyimpangan Rp13,08 miliar, Ratu Atut Chosiyah Dihimbau Belajar ke Tangerang Agar Jangan DIpakai untuk Airin Rachmi Diany Pilkada di Tangsel 2010 Ini"
Sabtu, 26 Juni 2010, 07:58 WIB
Pemerintah Provinsi Banten diminta belajar laporan keuangan ke Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang sehubungan penemuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang penyimpangan APBD 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
"Saya sangat kecewa dan prihatin laporan hasil pemeriksaan (LHP) ditemukan adanya penyimpangan anggaran," kata Agus R Wisas, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Banten, Jumat (25/6/2010).
Ia mengatakan, semestinya Pemprov Banten belajar laporan keuangan ke Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang
Sebab kedua daerah tersebut sudah tiga kali mendapat penghargaan terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK.
"Jika Gubernur Banten belajar ke daerah itu, kemungkinan dalam laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih baik,"ujarnya.
Kalau Pemprov Banten mau studi banding ke dua daerah itu dan jangan sampai jauh-jauh ke luar daerah.
Selama ini, BPK menilai laporan keuangan APBD Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sangat baik sehingga perlu belajar kepada mereka.
Pengalaman terburuk bagi Pemprov Banten, atas temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan diindikasikan terjadi penyimpangan anggaran tahun 2009 sebesar Rp13,08 miliar. Fz/At/Kl)
Aktivis Tangsel Tuntut KPK Tangkap Ratu Atut Chosiyah
BalasHapusSabtu, 27 Maret 2010, 14:51:37 WIB
Laporan: Widya Victoria
Sumber:
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/03/27/90287/Aktivis-Tangsel-Tuntut-KPK-Tangkap-Ratu-Atut-Chosiyah
Jakarta, RMOL. Banyak kasus korupsi di Propinsi Banten dibiarkan mengendap begitu saja. Aparat hukum malah terkesan main mata dengan para koruptor.
"Lihat saja proses hukum Gubernur Banten (Ratu Atut Chosiyah), sampai sekarang tanpa kepastian yang jelas dari KPK," demikian papar koordinator Forum Aktivis Tangerang Selatan (FAT), Raditya Hidayat saat gelar aksi di depan kampus STIE Ahmad Dahlan, ciputat, Tangsel, Sabtu (27/3).
FAT yang mayoritas terdiri dari kalangan mahasiswa ini mencatat sejumlah dugaan kasus penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara yang disinyalir dilakukan Atut dan jajarannya. Beberapa diantaranya dalam pengadaan obat fiktif pada dinas kesehatan propinsi Banten dengan dana APBD senilai Rp 1,192 miliar, pembayaran pengadaan bangunan kantor penghubung propinsi Banten sebesar Rp 1 miliar, bantuan keuangan desa/kelurahan se–propinsi Banten sebesar Rp 46,5 miliar, termasuk bantuan sosial kepada partai politik sebesar Rp 1 miliar.
"Kami mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Ratu Atut Chosiyah, Kepala Dinas Kesehatan Djadja Buddy Suhardja, dan Kepala Dinas PU, M. Shaleh yang sekarang menjadi Walikota Tangerang Selatan dan Chery Wardana alias Wawan selaku mafia proyek tanpa alasan apapun," seru Raditya dalam pernyataan sikap FAT.
Massa dalam aksinya juga menuntut agar masyarakat Tangsel tidak percaya dengan segala apapun yang dilakukan oleh Atut karena telah jelas-jelas merugikan rakyat. Selain itu, FAT menyerukan kepada masyarakat Tangsel agar mewaspadai segala kebaikan Airin Rachmi Diany yang turut mencalonkan diri menjadi walikota Tangsel. [wid]
Dari Fwd> Polri Watch mengatakan...
Bersumber: http://merampok-santun-airin-rachmi-diany.blogspot.com/
Pencurian APBD di Banten dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010
BalasHapus"Penyimpangan Rp13,08 miliar, Ratu Atut Chosiyah Dihimbau Belajar ke Tangerang Agar Jangan DIpakai untuk Airin Rachmi Diany Pilkada di Tangsel 2010 Ini"
Sabtu, 26 Juni 2010, 07:58 WIB
Pemerintah Provinsi Banten diminta belajar laporan keuangan ke Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang sehubungan penemuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang penyimpangan APBD 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
"Saya sangat kecewa dan prihatin laporan hasil pemeriksaan (LHP) ditemukan adanya penyimpangan anggaran," kata Agus R Wisas, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Banten, Jumat (25/6/2010).
Ia mengatakan, semestinya Pemprov Banten belajar laporan keuangan ke Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang
Sebab kedua daerah tersebut sudah tiga kali mendapat penghargaan terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK.
"Jika Gubernur Banten belajar ke daerah itu, kemungkinan dalam laporan hasil pemeriksaan menjadi lebih baik,"ujarnya.
Kalau Pemprov Banten mau studi banding ke dua daerah itu dan jangan sampai jauh-jauh ke luar daerah.
Selama ini, BPK menilai laporan keuangan APBD Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sangat baik sehingga perlu belajar kepada mereka.
Pengalaman terburuk bagi Pemprov Banten, atas temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan diindikasikan terjadi penyimpangan anggaran tahun 2009 sebesar Rp13,08 miliar.
Fz/At/Kl)
Airin Rachmi DIany? weeeee....biar najis tapi maling....
BalasHapus